Waki Ketua Komisi IX Ermalena usai melakukan pertemuan dengan Wakil DIrektur RSUD Dr. Soetomo dan jajarannya di Surabaya, Jumat (30/11/2018), Suci/Man

Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, menemukan peralatan bagi pelayanan  pasien kanker di RSUD Dr. Soetomo Surabaya sudah tua atau jadul. Hal tersebut disampaikan Waki Ketua Komisi IX Ermalena usai melakukan pertemuan dengan Wakil DIrektur RSUD Dr. Soetomo dan jajarannya di Surabaya, Jumat (30/11/2018)

Ermalena menyayangkan temuan ini, pasalnya RSUD Dr. Soetomo merupakan rumah sakit rujukan nasional dan daerah di Provinsi Jawa Timur. Temuan Komisi IX DPR ini, lanjutnya, akan menjadi pembicaraan lanjutan antara Komisi IX dengan Kementerian Kesehatan. “Kami berharap Kementerian Kesehatan dalam menyusun anggaran juga memperhatikan tentang kebutuhan dan keperluan daerah”, kata politisi PPP ini.

Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan tujuan Komisi IX DPR melakukan pertemuan dengan Direktur RSUD Dr. Soetomo adalah untuk memastikan fasilitas dan Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan bagi pasien kanker di rumah sakit tersebut memadai dan cukup, serta sistem yang diterapkan dapat berjalan dengan baik.

Komisi IX DPR dalam pertemuan yang  dihadiri Yayasan Kanker Indonesia tersebut juuga menemukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tidak memiliki alokasi anggaran untuk deteksi dini kanker. “Ini bahaya sekali, karena di Jawa Timur ini populasinya demikian besar. Kalau tidak tersedia berarti kita menyiapkan kondisi-kondisi yang sulit bagi kita sendiri,” jelas legislator dari Nusa Tenggara Barat.

Oleh karena itu, ia mengharapkan Kementerian Kesehatan untuk memprioritaskan penanggulangan pendahuluan atau tindakan promotif terhadap pelayanan penyakit kanker ini. “Karena kalau promotif tidak kita dahulukan maka hanya akan menunggu, ini sebagai bom waktu karena pasien datang kemudian failitasnya kurang, SDM kurang, mau kemana lagi mereka,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan dari pertemuan tersebut diketahui onkologi atau dokter spesialis kanker untuk operasi kanker hanya ada 103 orang untuk seluruh Indonesia. Menurutnya ini tidak cukup. Oleh karena itu, Ermalena berharap diberikan kewenangan juga kepada petugas pelayanan kesehatan yang dianggap bisa yaitu para bidan. “Ini sedang kita telaah, apakah itu memungkinkan untuk bisa dilakukan oleh tenaga-tenaga bidan. Tidak hanya itu, para dokter terlatih pun jumlahnya sangat terbatas di RSUD Dr. Soetomo,” imbuh Ermalena.

Dari paparan Wakil Direktur RSUD Dr. Soetomo Hendrian D. Soebagjo diketahui 25% anggaran di RSUD Dr. Soetomo digunakan untuk pelayanan pasien kanker. Ermalena menilai, ini karena kita menunggu orang sakit. Kalau kita menunggu orang sakit, konsepnya tetep melayani orang sakit. Maka tidak ada upaya-upaya penanganan dini, tambahnya.

Dijelaskan Ermalena, biaya akan jauh lebih murah apabila tindakan pencegahan didahulukan daripada  harus menangani pasien yang memang sudah sakit dengan stadium tinggi. Komisi IX, tegasnya, harus melakukan  menginisiasi pertemuan yang komprehensif untuk semua bidang yang terkait.

“Kami juga berharap lembaga-lembaga yang berada di luar pemerintah, seperti Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Peduli Kanker dan lain-lain harus diberikan tidak hanya apresiasi saja tapi juga mempertimbangkan untuk dijadikan sebagai mitra  langsung oleh Kementerian Kesehatan sebagai garda terdepan karena mereka tahu caranya dan ada orangnya. Sering kita tahu caranya tapi orangnya tidak ada. Karena orang yang bekerja di bidang itu harus memiliki dedikasi tinggi,” ungkapnya mengakhiri.

Usai petemuan Ermalena bersama anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR melakukan peninjauan ke rumah singgah bagi pasien kanker yang dimiliki Yayasan Kanker Indonesia di Surabaya.

Turut serta dalam kunjungan ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya anggota Komisi IX DPR antara lain, Ketua Sustiawan dan Budi Yuwono dari FPDIP, Andi Faujiah Pujiwatie Hatta dan Julianus Poteleba dari FPG, Sumaryati Aryoso dari FGerindra, Hang Ali Saputra Syahpahan dari FPAN, Ahmad Djaenudin dari FPKS, Kartika Yudhistiras dari FPPP, serta Irma Suryani Chaniago dan Amelia Anggraini dari FNasdem. (sc)